Pepatah ini mungkin sangat tepat menggambarkan jalan panjang kemerdekaan Timor Leste. Lepas dari bagian wilayah Portugis & bergabung dengan Indonesia, tidak membuat Bumi Loro Sae bahagia, malah menambah luka & airmata.
Bumi Loro Sae atau lebih dikenal dengan Timor Timur bukanlah daerah asli milik Indonesia, saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Timor Timur masih masuk dalam wilayah Portugis, dengan nama Timur Portugis, maklum, wilah ini diduki Portugis sejak abad ke 16.
Timor Timur (selanjutnya disingkat Timtim) lepas dri cengkraman Portugis saat di Portugis terjadi Revolusi Anyelir, akibatnya terjadi kerusuhan & kudeta militer yg menggulingkan kekuasaan Antonio De Oliveire Salazar, maka Timtim diberi kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri.
Pada saat kekosongan kekuasaan, masyarakat Timtim terpecah dua kelompok. Pertama, kelompok Uniao Democratica Timorense (UDT) yang ingin bergabung dengan Indonesia. Kedua, kelompok Frente Revolutinaria De Timor Leste Independente (FRETILIN) yang ingin Timtim merdeka sepenuhnya.
Walaupun Timtim sudah bukan wilayahnya, tapi Portugis berkewajiban mengurus masa depan kemerdekaan Timtim. Tindak lanjut dari kewajiban itu, maka Portugis, mengutus menteri Dr. Antonio De Almeida Santos mendatangi Indonesia, bertemu dengan pak Harto pada 16 Oktober 1974.
Pertemuan Portugis & Indonesia tersebut untuk membicarakan nasib Timtim. Dipilih Indonesia karena dinilai lebih kuat dibanding negara lain sekitar Timtim, serta adat & budaya Indonesia banyak yang diadopsi oleh warga Timtim, ada ikatan batin yang kuat antara Timtim & Indonesia.
Pak Suharto awalnya tidak mau menjadikan Timtim masuk kewilayah Indonesia, pak Suharto hanya mengambil kebijakan untuk melakukan operasi pengamanan wilayah perbatasan Timtim dengan Indonesia.
Melihat keputusan itu maka FRETILIN pada 28 November 1975, mendeklarasikan kemerdekaan Timtim secara sepihak, tanpa persetujuan mayoritas masyarakat disana, dengan mengambil haluan ideologi Komunis. Konflik kembali pecah dimasyarakat Timtim, menentang kemerdekaan versi FRETILIN.
Gejolak yang terjadi di Timtim rupanya menjadi pertimbangan Indonesia dan Amerika. Dikhawatirkan kekuatan Fretilin semakin besar dan berakibat terbentuknya negara komunis di perbatasan Indonesia. Kita tau bahawa pak Harto adalah orang yg sangat memerangi ideologi Komunis.
Muncul dorongan invansi & aneksasi kepada pak Harto dari kalangan intelijen Kopkamtib dan operasi khusus satuan (Opsus). Penasihat pak Harto yakni Mayjend Ali Murtopo dan Brigjend Benny Murdani menyarankan kepada pak Harto melakukan untuk operasi militer diwilayah Timtim.
Pak Harto tidak langsung mengamini saran para penasehat disekelilingnya, pak Harto memandang bahwa saat itu ekonomi Indonesia masih dalam keadaan yang belum memadai untuk melancarkan Operasi Militer.
Tetapi Mayjend Ali Murtopo terus menasihati pak Harto, selain faktor ideologi Komunis yg diusung FRETILIN, pertimbangan lainnya adalah, gejolak Timtim akan menginspirasi gerakan separatis di Indonesia untuk kembali muncul.
Selain itu Mayjend Ali Murtopo juga menggalang dukungan dari negara2 barat yang berhubungan baik dengan Indonesia, khususnya Amerika Serikat. Dalam waktu 9 hari pasca deklarasi kemerdekaan Timtim adalah waktu yang sangat melelahkan bagi pak Harto, desakan dari dalam & dari luar.
9 hari menimbang segala desakan dan dampak yang terjadi bagi Indonesia, maka pak Harto setuju untuk melakukan Operasi Militer yang dinamai dengan Operasi Seroja, pada 7 Desember 1975, operasi ini mulai berjalan.
Kegiatan ini tidak lagi sekedar menjaga perbatasan Indonesia, tapi telah berubah menjadi operasi militer gabungan seluruh angkatan, muali dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi.
Operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia ini dibawah Komando Tugas Gabungan (Kogasgab) yang dipimpin oleh Kolonel Dading Kalbuadi, yaitu komandan Indonesia untuk Operasi Seroja, diawali dengan masuknya pasukan terjun payung ke Dili.
Kota Dili yg dikuasai FALINTIL, dikepung dari udara oleh penerjun payung tim Seroja sejumlah 641 personil pada subuh hari, terjadi pertempuran yg sengit antara keduabelah pihak. Setelah 6 jam bertempur, pada tengah hari, kota Dili berhasil dikuasai, pasuka FALINTIL dipukul mundur.
Dalam pertempuran yang berlangsung singkat di kota Dili itu, mengakibatkan tewasnya 35 orang tentara Indonesia, sementara korban tewas dari pihak FALINTIL berjumlah 122 orang. Selanjutnya, pasukan Indonesia yg datang secara bertahap ini terus merangsek masuk menguasai Timtim.
Penguasaan wilayah strategis di Timtim terus berlanjut kota terbesar kedua, Baucau, Liquisa dan Maubara. Sejak November tahun 1975 sampai Desember 1975 terhitung sebanyak 15.000 tentara mendarat di Timtim, memasuki awal tahun 1976, pasukan bertambah sebanyak 35,000 tentara.
Sehingga pasukan FALINTIL saat itu lebih memilih melarikan diri ke gunung-gunung dan melancarkan operasi tempur gerilya dalam melawan tentara Indonesia. Kondisi ini dimanfaatkan rakyat melakukan Deklarasi Balibo, deklarasi ini bentuk keinginan rakyat menjadi bagian dari NKRI.
Deklarasi Balibo pada 17 Juli 1976 menjadi dasar masuknya wilayah jajahan Portugis selama 450 tahun itu, menjadi Provinsi ke 27 NKRI, dipertegas dengan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1976. Selain itu nama Timur Portugis diubah menjadi Timor Timur.
Masuknya Timtim kewilayah Indonesia tidak lantas memberhentikan konflik, malah terus berlangsung, perlawanan FALINTIL tak berhenti tiap tahun. Sejak awal operasi seroja periode 1975 – 1978, korban kedua belah pihak mencapai pulihan ribu orang, baik sipil maupun militer.
Dalam sebuah wawancara dengan Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Indonesia pada waktu itu, Adam Malik, menyatakan bahwa jumlah tewas di Timtim dalam periode pertama pendudukan itu antara “50,000 atau boleh jadi 80,000 orang, baik dari sipil, militer & pihak separatis.”
Pada periode awal operasi seroja pihak tentara mendapat pasokan persenjataan dari Amerika Serikat, Australia, Belanda, Korea Selatan, dan Taiwan. Kapal selam dari Jerman, 13 pesawat OV-10 Bronco dari Rockwell International Corporation, Amerika Serikat.
Kondisi terparah saat 1978, Indonesia menerapkan “solusi ahir,” dgn jalan pengepungan dan penghancuran. Penduduk sipil pendukung FRETILIN saat itu dihabisi, dugaan penggunaan senjata kimia oleh Indonesia muncul, penduduk melaporkan belatung muncul di tanaman setelah serangan bom.
Pasca 1978 sampai 1991 ketegangan mulai mereda, kondisi tidak separah awal, walaupun masih ada gejolak sparatis disana, seperti pemberontakan di Gunung Bibileo dan eksekusi Welamo.
Ketegangan kembali pecah saat peristiwa Tragedi Santa Cruz 1991 dimana Pada tanggal 12 November 1991, para demonstran yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda mengadakan aksi protes mereka terhadap pemerintahan Indonesia atas tewasnya rekan mereka, Sebastiao Gomes.
Proses demonstrasi dilakukan dikuburan Santiao, saat itu mahasiswa & pemuda yanh juga pro gerakan separatis ini ditembaki militer, akibatnya 271 tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang. Pembantaian itu terekam oleh dua jurnalis Amerika, Amy Goodman dan Allan Nairn.
Video rekaman berhasil diselundupkan keluar Timtim, sehingga video ditayangkan di ITV di Britania pada Januari 1992. Liputan itu berjudul “In Cold Blood, The Massacre of East Timor,” Tayangan disiarkan ke seluruh dunia, hingga sangat mempermalukan permerintahan Indonesia.
Ini juga menjadi jarak pemisah awal Australia dengan Indonesia kala itu, karena banyaknya warga Australia yang malu, dukungan pemerintah mereka terhadap rezim Soeharto selama menduduki Timtim dinilai sebagai pengkhianatan dengan adanya kejadian itu.
Tragedi Santa Cruz itu kini setiap 12 November diperingati sebagai Hari Pemuda oleh rakyat Timtim. Selain itu tragedi ini menjadi pemantik perhatian dunia internasional untuk lebih memperhatikan nasib Timtim, sehingga PBB turun langsung ke Timtim & lebih intens bernegosiasi.
Babak baru Timtim mulai menemui harapan seiring dengan jatuhnya rezim Suharto 1998. Desakan rakyat untuk melepaskan diri dari Indonesia semakin kuat, wajar saja karena sejak 1975 sampai 1999 begitu banyak jumlah korban dan kerugian akibat konflik tersebut.
Menurut catatan Commission for Reception, Truth, and Reconciliation (CAVR). Korban kematian terkait konflik setidaknya berjumlah 102.800 orang, dari jumlah tersebut, sekitar 18.600 orang dibunuh atau hilang sedangkan 84.000 orang meninggal karena kelaparan.
Juli 1998 pak Habibie mengumumkan bahwa Timtim akan diberi otonomi dengan syarat tetap mengakui kedaulatan Indonesia, tetapi usulan tersebut ditolak mentah-mentah lebih dari setengah populasi masyarakat di Timtim.
Tindak lanjut dri penolakan tersebut, 27 Januari 1999, Habibie melakukan sidang kabinet khusus membahas masalah Timtim, beliau berkata dalam sidang “Tolong dipelajari, apakah selama 22 tahun bergabung dgn Indonesia, masyarakat Timtim sudah merasa cukup bersatu dengan kita?,”
Presiden Habibie menawarkan dalam rapat kabinet agar Indonesia berpisah dengan Timtim secara baik2 melalui Sidang Umum MPR Sidang berlangsung selama 5 jam itu berjalan alot, Menteri Luar Negri Ali Alatas & Mentri Dalam Negeri Akbar Tandjung tetap ingin mempertahankan Timtim.
5 Mei 1999, Ali Alatas Menlu Indonesia bertemu Jaime Gama, Menlu Portugal dan Sekertaris Jendral PBB Koffi Anan dimarkas PBB, untuk menentukan proses jajak pendapat (Referendum) di Timtim, hasilnya tanggal jajak pendapat oleh masyarakat Timtim dilaksanakan pada 8 Agustus 1999.
Pada 1 Juni 1999 bendera PBB mulai berkibar di Timtim, yang menandakan proses perdamaian sedang berlangsung. UNAMET dari PBB memasuki kota Dili, tapi misi PBB ini sempat me dapatkan protes dari Panglima Perjuang Kemerdekaan Timtim, Erico Guterez.
Erico Guterez menuntut sterilisasi wilayah Timtim dari senjata api, khawatir jika jajak pendapat nanti muncul konflik dan akan menimbulkan korban lagi. Koffi Anan menyetujui usulan tersebut, 16-18 juni pihak portugis, indonesia dan sparatis sepakat menyerahkan senjata yg dimiliki.
Tidak hanya itu, agar jajak pendapat berlangsung aman, Koffi Anan, mengundur waktu yg telah ditentukan, yg awalanya 8 Agustus 1999, diundur menjadi 21 Agustus 1999 mengingat belom juga kondusif nya Timtim, PBB kembali mengundurkan tanggal menjadi 30 Agustus 1999.
29 Agustus 1999, Habibie tetap mengajak rakyat Timtim menjadi bagian dari Indonesia. “Kepada saudara-saudara kita di Timor Timur, saya ingin mengajak untuk tetap bersatu, membangun masa depan yang lebih cerah bersama saudara-saudara serumpun di daerah lainnya,” ucap Habibie.
30 Agustus 1999, referendum dilaksanakan, dengan 2 opsi. Opsi pertama : Apakah anda menerima otonomi khusus untuk Timtim dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Opsi kedua : Apakah anda menolak otonomi khusus yang diusulkan untuk Timtim.
Pada 4 September 1999, PBB mengumumkan hasil referendum. Dari Total 438,968 suara, sebanyak 344.580 atau 78,50% rakyat Timtim memilih opsi kedua, berpisah dgn Indonesia. Sedangkan sisanya sebanyak 94.388 suara atau 21,50% memilih otonomi khusus & tetap menjadi bagian dari NKRI.
Tak lama berselang menjelang akhir kekuasaannya 14 September 1999, Habibie pidato pertanggungjawaban dihadapan MPR-RI. Sayangnya Pertanggungjawaban tersebut ditolak MPR-RI yang dipimpin Amien Rais pada tanggal 20 Oktober 1999.
Salah satu faktor penolakan adalah adalah masalah Timtim, rumor yg beredar di MPR, Habibie tidak menangani masalah Timtim dengan baik & setengah hati mempertahankan Timtim.
Saat pidato pertanggungjawaban ditolak, maka Habibe menyatakan tidak akan maju lagi sebagai presiden berikutnya. Selanjutnya lewat sidang MPR-RI pada 20 Oktober 1999, K.H Aburrahman Wahid terpilih menjadi Presiden, dengan Wakilnya Megawati Soekarnoputri.
Gus Dur bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah Timtim, pada 26 Oktober 1999 menandatangani surat penyerahan Timtim kepada PBB. 29 Oktober 1999 seluruh tentara Indonesia ditarik dari Timtim dan pada 30 Oktober 1999, bendera merah putih diturunkan dari seluruh wilayah Timtim.
Maksud dari penulisan Thread ini adalah untuk memberikan sudut pandang lain terkait kasus Timtim ini.
1. Masih banyaknya kita yang belum menyadari bahwa Timtim sejak awal memang bukan wilayah Indonesia, baru bergabung pada tahun 1976.
2. Banyaknya dari kita yang menganggap bahwa operasi Seroja adalah murni keputusan Soeharto sendiri, bukan maksud untuk membela Soeharto, saya sangat tidak sepakat dengan pemerintahan orde baru Soeharto. Tapi ketika masalah Timtim hanya dituduhkan kepadanya, ini perlu diluruskan.
3. Mungkin beberapa dari kita kecewa dan menganggap bahwa lepasnya Timtim adalah keputusan konyol Habibie, tanpa melihat latar belakang dampak kehancuram diwilayah Timtim.
4. Untuk memperingati kita bahwa, jalan untuk melepaskan diri dari Indonesia sangatlah panjang dan mengorbankan nyawa yang tidak sedikit, ditambah proses negosiasi tingkat internasional yang sangat rumit & tidak bisa suatu daerah lepas hanya dasar keputusan pemerintah saja.
Saya tidak merincikan lebih detail peran para Jenderal di Timtim seperti Prabowo, Luhut Binsar, SBY, Sutiyoso, Agum Gumelar, Benny Murdani dll. Termasuk keterlibatan Hercules, saat konflik Timtim Karena saya rasa sudah banyak tulisan yang membahas sepak terjang mereka.
Sumber Foto :
- Timor Leste Arsip
- United Nation Arsip
- Tempo
- Media Indonesia
Sumber Data Korban : United State Institute of Peace, berdasarkan laporan Commission for Reception, Truth, and Reconciliation (CAVR).
https://www.usip.org/publications/2002/02/truth-commission-timor-leste-east-timor
Buku : Detik-detik yang Menentukan, Jalan Panjang Menuju Demokrasi oleh B. J. Habibie – 2006. Timor Timur satu menit terakhir oleh Achmad Baiquni, Cordula Maria Rien Kuntari, dan Xanana Gusmão – 2008 Timor Timur The Untold Story oleh Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri – 2012.
Ngopi Dulur 